HONG KONG – RUU Ekstradisi resmi dicabut oleh legislatif Hong Kong setelah RUU ini diketahui menjadi pemicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Hong Kong selama berbulan-bulan.
Saat itu, sekitar ratusan ribu orang telah turun ke jalanan untuk berunjuk rasa. Awalnya, aksi tersebut hanyalah tindakan untuk menolak RUU Ekstradisi. Namun, seiring berjalannya waktu aksi demonstran itu menjadi lebih meluas menjadi tututan agar Hong Kong menjadi negara yang demokrasi.
Pada aksi tersebut, sejarah terburuk terjadi di Hong Kong. Krisis terjadi untuk pertama kalinya sejak Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok dari Inggris pada tahun 1997 lalu. Hal ini menjadi satu tantangan besar bagi pemerintah Tiongkok hingga saat itu mereka sempat menuduh bahwa tindakan para demonstran ini mendapatkan kekuatan dari pihak asing.
Perekonomian Hong Kong juga tercatat melemah seiring berjalannya demo. Pelabuhan Hong Kong yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dikabarkan tengah di ambang resesi sejak satu dekade lalu. Pada kuartal April-Juni 2019, Hong Kong juga mengalami tekanan ekonomi sebanyak 0,4% dari kuartal sebelumnya.
Berbagai kritikus menilai jika nantinya RUU Ekstradisi ini diresmikan, maka bisa membuat orang ditahan dengan secara sewang-wenang dan diadili dengan tidak adil.
Sebelumnya diketahui, beberapa bulan belakangan ini Hong Kong menghadapi protes besar-besaran dari para penduduknya, protes tersebut berawal dari penolakan para rakyat Hong Kong dengan adanya RUU Ekstradisi yang saat ini sedang dalam status ditangguhkan, yang memungkinkan para tersangka akan diadili di Cina.
Namun, protes itu semakin meluas ke berbagai aspek, salah satunya ialah para warga Hong Kong menginginkan adanya demokrasi di negara tersebut.
