JAKARTA – Momentum G20 Finance Track harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta agar mampu melakukan renegosiasi dengan lembaga perbankan dunia terkait utang luar negeri Indonesia.
Pada pertemuan tersebut, Sri Mulyani memyatakan agar bank-bank pembangunan dapat membantu negara-negara berkembang, negara miskin yang sekarang dalam situasi sangat sulit menghadapi krisis.
Menanggapi perihal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengingatkan kepada Sri Mulyani jangan sampai forum tersebut hanya seremoni, apalagi sebagai froum untuk menambah utang luar negeri Indonesia.
Kamrussamad menekankan agar pemerintah mampu melakukan renegosiasi dengan lembaga perbankan dunia.
“Seharusnya dalam pertemuan dengan pimpinan lembaga perbankan dunia, menteri keuangan Sri Mulyani bisa memperjuangkan renegosiasi Utang Luar Negeri Indonesia. Tapi, renegosiasinya tidak cukup dengan hanya sekedar penghapusan bunga, namun harus penurunan utang pokok.” Katanya Kepada Saluran8.Com.
Polisi Partai Gerindra dapil Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ini kembali meningatkan pada Forum G20 yang akan digelar pada November mendatang. Pemerintah harus bisa memanfaatkan momen tersebut.
“Kita masih punya kesempatan di forum G20 November nanti. G20 harus jadi momen bagi Menkeu Sri Mulyani untuk renegosiasi semua Utang Luar Negeri Indonesia.”terangnya.
Kamrussamad menjelaskan kondisi saat ini, anggaran pembayaran bunga utang makin melonjak. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, anggaran untuk pembayaran bunga utang menembus Rp 441, 4 triliun. Ini naik 35,5% dibandingkan yang tertuang dalam APBN 2022.
“Tapi, renegosiasi penghapusan bunga saja tidak cukup. Apalagi renegosiasinya hanya berupa pengalihan program pembiayaan atau debt swap,”jelaskan.
Ditambahkan Kamrussamad. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar USD 397,4 miliar atau sekitar Rp 6.147 triliun (kurs Rp 15.470 per dolar AS), turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 400,2 miliar.
“Tapi secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy). Jadi, kita ingin Menkeu tidak hanya jago mengajukan utang baru, tapi juga handal renegosiasi utang yang ada.”Tutupnya.
