JAKARTA – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan keamanan (Kemenkumham) meminta penyelenggara pemilu, peserta pilkada dan Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga agar situasi tetap berlangsung kondusif hingga hari H Pilkada tanggal 9 Desember mendatang.
“ 12 hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,”’ kata Menko Polhukam, Mahfud MD saat memimpin rapat analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (23/11/2020).
Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan sungguh-sungguh bisa diterapkan selama Pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.
“Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan” ucapnya.
Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengungkap kepada Mahfud, terkait perkembangan dan juga persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi 5 kelompok. KPU telah melakukan simulasi baik di pemungutan maupun saat perhitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya.
“Jadi jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama jam 07.00 – 08.00 pagi, kelompok kedua jam 08.00 – 09.00 pagi, begitu seterusnya sampai dengan terakhir jam 12.00 sampai jam 13.00 siang,” tuturnya.
Arief juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi yaitu di angka 75-77 persen.
Terkait dengan pelanggaran protokol Kesehatan dimasa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, dimana 1.210 diantaranya dikenakan peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenakan tindakan pembubaran.
“Kenapa, yang dibubarkan lebih sedikit, daripada yang diperingkatkan dengan tertulis, jadi kasusnya, Ketika peringatan kami layangkan memang tenggang waktunya satu jam, kalo tidak mengindahkan maka bisa dibubarkan. Ternyata banyak hal terjadi, begitu peringatan kami turunkan pada menit ke-50 mereka bubar. Jadi belum ada satu jam mereka bubar. Sehingga tidak bisa kami lakukan pembubaran. Tapi itu kami catat sebagai pelanggaran. Dan ada juga yang diperingatkan secara lisan, tidak sampai tertulis sudah bubar,“ ujar Abhan.
Secara Virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiapannya dalam membantu terlaksananya Pilkada serentak tahun ini, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid mencegah penyebaran Covid-19. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai.
“TNI juga membantu Pemda dan KPU daerah, dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah, untuk menghimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Terkait penjelasan mengenai penanganan Covid 19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengatakan angka Covid nasional semakin membaik. Jika dibandingakan kondisi nasional dengan keadaan global, dimana saat ini menunjukkan selisih yang cukup besar, yaitu 15,65 persen, sementara selisih angka kesembuhan 14, 83 persen. Namun demikan, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.
“Namun dibandingkan beberapa minggu terakhir kasus aktif ini mengalami peningkatan. Dua minggu lalu kasus aktif itu berada pada posisi sekita 54 ribu orang. Artinya ada 54 ribu orang yang dirawat di rumah sakitm termasuk juga yang OTG. Namun terhitung kemarin terjadi peningkatan menjadi 63.596 orang. Walaupun angka kesembuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekarang ini sudah terdapat 418 ribu lebih yang sudah sembuh. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh komponen dipusat maupun di daerah,“ ujar Doni.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan Pilkada, karena situasi Pilkada di tahun ini berbeda, dimana berlangsung ditengah pandemic Covid-19.
’’Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang dibawah Pemda, satpol PP yang ada dibawah Pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, ditengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua,’’ pungkasnya
Discussion about this post