YANGON – Junta Myanmar ingkari janjinya saat melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. Mereka memperpanjang masa darurat miloter dan mengumumkan baru akan melakukan pemilihan umum pada tahun 2023 mendatang.
Panglima junta, Min Aung Hlaing menyebutkan bahwa militer akan menyelesaikan masa darurat pasa tahun 2023 mendatang.
“Akan menyelesaikan status darurat pada Agustus 2023. Saya berjanji akan menggelar pemilu multipartai tanpa kegagalan.” kata Min.
Dewan Pemerintahan Pimpinan Junta juga mengumumkan jika Min Aung Hlaing akan menjadi Perdana Menteri sementara selama amsa darurat militer.
Dengan adanya pengumuman ini pihak militer diketahui mengingkari janji, sebab pada bulan Februari lalu junta menegaskan akan mengkahiri status darurat militer dalam kurun waktu 1 tahun.
Sebelumnya eksekutif asing senior dari perusahaan telekomunikasi besar di Myanmar juga sempat dicekal oleh Militer setempat dan dilarang untuk meninggalkan negara tersebut tanpa izin militer.
Menurut Reuters, perintah rahasia dari Departemen Pos dan Telekomunikasi (PTD) Myanmar pada pertengahan Juni lalu dan mengatakan kepada para eksekutif senior, baik orang asing maupun warga negara Myanmar untuk meminta izin khusus jika ingin meninggalkan negara tersebut.
Pemutusan akses internet yang dilakukan oleh pihak militer setelah tindakan pengambilan alhi kekuasaan pada tanggal 1 Februari lalu membuat masa depan perusahaan pada sektor telekomunikasi Myanmar terhambat.
Para eksekutif perusahaan telekomunikasi di negara masih terus mengevaluasi kebijakan yang dilakukan militer, jika masih belum jelas pihak telekomunikasi mengegaskan akan menjual unit telekomunikasi di Myanmar.
