JAKARTA-Pemerintah yang berpusat di Beijing tersebut melarang penggunaan simbol-simbol Islam seperti label halal dan tulisan arab.
Gerakan ini dilakukan pemerintah tersebut dan menamakannya sebagai gerakan pan-halal. Kampanye melawan tulisan Arab dan gambar-gambar Islam mulai terjadi sejak 2016 lalu. Hal ini dilakukan dalam rangka doktrin sistem kepercayaan yang sejalan dengan ideologi Partai Komunis.
Pada hal hakikatnya pemerintah China secara resmi mengakui keberagaman agama. Tapi pasca bentrok pada tahun 2009 antara muslim Uighur dan etnis Han di Xinjiang, maka hingga kini pemerintah melakukan kontrol yang ketat yang berujung kembali kepada bentrokan antara warga Uighur dan aparat keamanan yang berujung penangkapan besar-besaran dan dibangunnya kamp melawan terorisme di Xinjiang.
Kamp terorisme di Xinjiang sendiri menurut pemerintah dibangun untuk membasmi teroris yang akan melawan pemerintah.”Bahasa Arab dipandang sebagai bahasa asing dan pengetahuan tentang itu sekarang dipandang sebagai sesuatu di luar kendali negara. Mereka ingin Islam di Cina beroperasi, terutama melalui bahasa RRC” kata seorang antropolog di Universitas Washington yang mempelajari Xinjiang, Darren Byler.
Diskriminasi terhadap muslim Uighur ini mendapatkan perhatian dari dunia. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Turki. Namun kecaman tersebut sepertinya tidak mempan, mengingat China kini menjadi negara super power di dunia.
China sendiri menegaskan bahwa terkait camp tahanan di Xinjian kini kondisinya sudah berubah, mereka-mereka yang telah menjalani masa pernahanan kini sudah dibebaskan dan berkerja di perusahaan lokal yang ada di sana.
Shohrat Zakir, gubernur Xinjiang yang juga seorang Uighur, mengatakan re-edukasi yang dilakukan sejauh ini efektif dan menjadi tonggak perlawanan terhadap terorisme, Aljazeera melansir. Ia tidak menyebutkan jumlah pasti orang yang telah dibebaskan. “Sebagian besar telah lulus dari pelatihan vokasional di pusat pelatihan dan telah kembali ke masyarakat,” kata Zakir.
“Lebih dari 90 persen orang yang lulus menemukan pekerjaan dengan gaji yang layak.” Diperkirakan ada sekitar satu juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp di Xinjiang yang dijaga ketat.
Pemerintah Cina menyebutnya camp tersebut sebagai pusat pelatihan vokasional untuk melawan paham ekstrimisme dan terorisme yang diduga telah meracuni etnis Uighur di Xinjiang.
Wakil Pemimpin Xinjiang, Alken Tuniaz mengatakan bahwa beberapa negara dan media luar menganggap adanya perlakuan buruk di kamp tersebut, padahal selama ini, orang-orang dalam kamp diizinkan untuk libur dan pulang secara rutin, jadi jika mereka tidak boleh beribadah selama menjalani masa studi, mereka masih bisa melakukannya di rumah. Namun, pernyataan oleh Pemerintah Xinjiang ini tidak serta merta diterima oleh khalayak.
Direktur regional Asia Amnesty Internasional, Nicholas Bequelin mengatakan klaim tersebut mencurigakan dan belum terbukti. “Kami mendengar laporan ada pembebasan besar-besaran,” ujarnya, dikutip The Guardian.
“Faktanya, keluarga dan teman dari para tahanan mengatakan mereka belum bisa menghubungi keluarganya.” Para peneliti melakukan berbagai cara untuk membuktikan klaim tersebut, mulai dari menganalisa dokumen pengadaan pemerintah hingga melihat citra satelit kamp Xinjiang.
Pemerintah Cina telah menerima kritik dari seluruh dunia atas kamp Xinjiang ini, menyebut bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi disana. Namun, pemerintah Cina menyangkal anggapan tersebut dan melakukan pembuktian dengan cara mengizinkan reporter asing masuk ke kamp untuk melihat-lihat situasi. SABIQ
