Habiskan Sisa Anggaran, Pemerintah Tambah Kuota 1,7 Pekerja Penerima BLT Subsidi Gaji

  • Whatsapp
Pemerintah Tambah Kuota 1,7 Pekerja Penerima BLT Subsidi Gaji

JAKARTA – Pemerintah menambah kuota 1,7 juta pekerja sebagai penerima BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU). Saat ini penerima bantuan tersebut sudah tercatat sebanyak 6,9 juta pekerja.

Pemerintah melalui Kemenaker menyebutkan dari total penambahan kuota akan diperluas hingga ke 34 provinsi.

Bacaan Lainnya

1. Ditambah karena Sisa Anggaran

Kebijakan perluasan penerima BLT subsidi gaji diputuskan lantaran adanya sisa anggaran.

“Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477,000 (Rp1,7 triliun) dan akan menyasar 1.791.477 pekerja,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri

2. Anggaran BLT Rp8,7 Triliun

Indah juga mengaku anggaran yang awalnya ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU mencapai Rp8,7 triliun.

“Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 Triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19,”lanjut dia.

3. Target dan Realisasi BLT Subsidi Gaji

Dari target 8.783.350 pekerja, Indah menjelaskan realisasi dan progres program BSU yang saat ini tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh.

Adapun alokasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp6,9 triliun. “Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami progress yang signifikan dari target 8.783.350 pekerja,” ujarnya.

4. Persyaratan Utama

Program BSU ini sedianya diperuntukkan bagi seluruh penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober ini.

Adapun syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu penerima merupakan WNI, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021, harus memiliki upah maksimal Rp3,5 juta, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4, serta bekerja dalam sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *