BANGKOK – Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pada hari Jumat (16/10/2020) bahwa dia tidak mundur setelah puluhan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah menyerukan untuk adanya pemerintahan baru.
Akibat protes yang berkepanjangan ini Pemerintah Thailand mengeluarkan larangan pertemuan lebih dari lima orang yang diberlakukan sejak Kamis (15/10/2020) pagi setelah adanya protes kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkornselama tiga bulan Mengutip Reuters.
Para pengunjuk rasa menentang larangan tersebut dan menggelar salah satu demonstrasi terbesar di Bangkok pada Kamis (15/10/2020) malam.
“Saya tidak akan berhenti,” ujar Prayuth.
Prayuth mengungkapkan peraturan darurat ini diterapkan selama 30 hari, namun tenggat waktu situasi darurat ini bisa dikurangi jika tensi masyarakat sudah menurun.
“Pemerintah harus menggunakan peraturan darurat. Kami harus melanjutkan karena situasinya menjadi kekerasan, Ini digunakan selama 30 hari, atau kurang jika situasinya mereda.” lanjutnya.
Dia memperingatkan orang-orang untuk tidak melanggar dekrit darurat tersebut.
“Tunggu dan lihat saja, Jika Anda melakukan kesalahan, kami akan menempuh jalur hukum.” sambung Prayuth.
Para pengunjuk rasa ingin mencopot Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dan melakukan kudeta pada tahun 2014 lalu. Masyarawat menyebut Prayuth merekayasa pemilu hingga dirinya bisa kembali duduk di kursi kekuasaan Thailand.
Sementara itu pengunjuk rasa juga mengecam langkah situasi darurat yang diambil pemerintah dan penangkapan sekitar 40 pengunjuk rasa yang dilakukan dalam sepekan terakhir.
Tak hanya masyarakat, partai oposisi parlemen juga mengutuk tindakan situasi darurat tersebut.
“Partai Pheu Thai menyerukan kepada Jenderal Prayuth Chan-ocha dan pejabat negara untuk mencabut keputusan darurat itu dan berhenti mengintimidasi orang-orang dengan segala cara dan membebaskan mereka yang ditangkap segera,” ungkap salah satu partai opsisi dengan kursi terbanyak di pemerintahan Thailand.
