JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan di Istana Merdeka. Sebanyak 9.000 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan lokasi aksi unjuk rasa.
“Kan udah ngomong saya tadi, (pengamanan demo) sama aja, nggak ada, kemarin nggak ada juga kita masih aman juga, tetap 9 ribu personel kan, tetap kan saya ngomong, sama aja,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pada Rabu (7/10/2020).
Yusri mengungkapkan hingga kini tak ada izin demonstrasi yang dikeluarkan pihak kepolisian hingga saat ini.
“Kita sama dengan kemarin masih 9.346 personel ini sampai adalah TNI-Polri dan juga pemerintah daerah sampai ke polres-polres jajaran semuanya. Kita turunkan di wilayah Jakarta itu, kita mengharapkan kerja sama, kita kedepankan adalah preventif, kita mengimbau kepada orang-orang yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum ya yang sudah memberikan pemberitahuan kita sampaikan bahwa memang SPTP-nya kita nggak keluarkan,” lanjutnya.
Ia juga menghimbau agar para masyarakat lebih memerhatikan kesehatan karena aksi unjuk rasa ini dilakukan di tengah-tengah pandemi Covid.
“Inilah yang kita hindari, kita kedepankan adalah protokol kesehatan, hindari berkerumun berkumpul bersama-sama, inilah yang tolong teman-teman imbauan ini bisa dimengerti bahwa di masa pandemi COVID-19 ini Jakarta termasuk zona merah,” ungkapnya.
Untuk diketahui pada hari Kamis (8/10/2020) ini diperkirakan ada lebih dari 10.000 mahasiswa dari ratusan kampus dari seluruh nusantara yang akan tergabung dalam aksi demo ini.
“Kami dari Aliansi BEM SI akan melaksanakan aksi nasional yang dilaksanakan terpusat di Istana Merdeka pada 8 Oktober 2020 dan akan ada aksi serentak menuju tanggal 8 Oktober 2020 di wilayah masing-masing,” ungkap Koordinator Media Aliansi BEM SI Andi Khiyarullah pada Selasa (7/10).
