BANGKOK – Pemerintah Thailand mengumumkan situasi dekrit darurat pada hari Kamis (15/10/2020) pagi untuk menangani aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Bangkok. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh sejumlah warga Thailand yang menginginkan adanya reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn mengutip Reuters.
Dengan keluarnya dekrit ini maka pemerintah melarang adanya perkumpulan massa lebih dari 5 orang. Pemerintah juga bisa melarang masyarakat setempat memasuki seluruh area yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemerintah setempat juga mengungkapkan aksi unjuk rasa ini dilakukan karena adanya hasutan dari beberapa orang yang menyebabkan kekacauan di Bangkok.
“Karena tampaknya banyak kelompok orang telah mengundang dan menghasut pertemuan publik ilegal di Bangkok, bertindak untuk mempengaruhi iring-iringan mobil kerajaan dan melakukan tindakan keras yang mempengaruhi keamanan nasional, sangat perlu untuk memperkenalkan tindakan segera untuk mengakhiri ini situasi efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban,” kata sebuah media pemerintah Thailand.
Selain itu pihak Kepolisian di ibu kota Thailand, Bangkok, mengatakan pada hari Kamis (15/10/2020) bahwa mereka akan mendirikan pos pemeriksaan yang telah berkoordinasi dengan militer setempat untuk menghentikan pergerakan para pengunjuk rasa. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri sederet aksi protes anti-pemerintah di Negeri Gajah Putih tersebut.
“Berhenti memprotes, hentikan pergerakan orang. Jika ada pelanggaran, hukum akan ditegakkan,” ujar juru bicara kepolisian Yingyot Thepchamnong pada konferensi pers.
